KEMISKINAN
Kemiskinan adalah
keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan
dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.
Penyebab
Kemiskinan
Dalam data statistic
yang dikeluarkan oleh BPS, konsep kemiskinan merujuk pada kemampuan seseorang
atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar yang dirumuskan sebagai
ketidak mampuan seseorang yang diukur dari sisi ekonomi yang dimana pergerakan jumlah
fluktuatif angka kemiskinan yang sering kali berubah di sebabkan oleh berapa
factor penyebab terjadinya kemiskinan di sebuah wilayah, antara lain :
1. Tingkat Pendidikan Yang Rendah
Factor pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang
mana jika tidak terpenuhi akan menjadi bom waktu yang menyebabkan seseorang kurang
mempunyai ketrampilan tertetu yang diperlukan dalam kehidupannya yang berakibat
pada keterbatasan kemampuan untuk memasuki dunia kerja.
2. Faktor Malas bekerja
Hal ini merupakan penyakit yang sering sekali
menjangkiti seseorang untuk maju dan merubah nasibnya, banyak beranggapan bahwa
nasib dan takdir dalam kemiskinan adalah sebuah jalan hidup
sehingga menyebabkan seseorang acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
3. Terbatasnya Lapangan Kerja
Ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian
arah politik dan kebijakan sebuah Negara maupun wilayah akan langsung membawa
konsekusensi keterbatasan lapangan kerja yang berdampak langsung dalam
mendorong terjadinya kemiskinan.
4. Keterbatasan Modal
Sebuah idiom klasik ketika memutuskan untuk merubah
taraf hidup untuk lebih baik, tidak memiiki modal dalam rangka menerapkan
ketrampilan yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu.
5. Beban Keluarga
Merupakan permasalahan yang sangat serius ketika
banyaknya jumlah anggota keluarga tidak diimbangi dengan
peningkatan pendapatan yang akan menimbulkan kemiskinan, karena se-iring
banyaknya anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan dan beban hidup yang
harus dipenuhi.
Program
Pemerintah Yang Dilakukan
Berikut ini adalah
program-pogram pemerintah dalam menanggulagi kemiskinan di Indonesia.
1. Anggaran
untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan
pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.
2. Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota
pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
3. Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak
lebih dari Rp.5000,- per Kg)
5. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada
masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
6. Sinergi
masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
7. Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal
sesuai karakteristik wilayah
8. Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam
proses pembangunan
9. Prioritas kelompok masyarakat paling miskin
dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
10. Kelompok masyarakat dapat menentukan
sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative
list
11. Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus
berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
12. PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat
program-program kementrian/lembaga
13. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan
khusus untuk pendidikan dan kesehatan
14. Program pemerintah lain yang bertujuan
meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan
kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.
15. Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN).
Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan
dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
16. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi
dan reformasi birokrasi.
17. Percepatan pembangunan infrastruktur
18. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah
terisolir
19. Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan
perdesaan
20. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan
keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
21. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan
dan kesehatan
22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM-Mandiri).
Perubahan
Setelah Adanya Program Pemerintah
Sejak tongkat estafet
kepemimpinan di pegang oleh presiden terpilih joko widodo segenap harapan juga
di gantungkan pada presiden yang terpilih dari proses demokrasi. Sejak terpilih
pada tahun 2014 dengan masa kepemimpinan sampai pada 2019, berbagai
kebijaksanaan yang telah di buat dan direncanakan sebelumnya sejak awal masa
kampanye pemelihan presiden di antaranya kebijaksanaan satu desa 1 miliar atau
yang kita sebut sebagai dana desa.
Selain itu pemerintah
dalam proses pemerintahan juga membuat kebijaksanaan mencabut subsidi bbm jenis
pertamax dan solar pada akhir 2014. Pencabutan subsidi ini dengan alasan untuk
efesiensi anggaran pembangunan, karena dengan adanya subsidi ini membembani
APBN dan pelaksanaan pembangunan yang sudah di rencanakan pemerintah dalam
melaksanakan program pembangunan. Solusi yang ditawarkan pemerintah yaitu
mengalihkan anggaran subsidi pada sektor-sektor yang produktif.
Kini setelah tiga tahun
menjalankan roda pemerintahan lewat program-program kerjanya rakyat tentu
menunggu dan melihat apakah program-program tersebut dalam realisasinya seperti
apa, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Lewat kebijaksanaan pencabutaan
subsidi
bbm dan Dana Desa.
Selain itu, kebijaksanaan pemerintahan terkait dengan penyaluran Dana ke Desa
di Indonesia memberikan semangat dan harapan baru bagi pembangunan di desa yang
selama ini terisolir dari namanya pembangunan hingga menciptakan ketimpangan
spasial.
Khususnya dalam
pengembangan ekonomi kerakyatan. Lewat kebijaksanaan Penyaluran dana ke desa,
harapan terbesar adalah akan memunculkan ekonomi masyarakat yang mandiri dan
munculnya lapangan kerja baru dan menanggulangi problem kemiskinan di desa.
Dalam kebijaksanaannya terkait dengan dana desa hingga tahun 2017 pemerintah
menganggarkan lewat APBN sebesar 60 Trilun, angka ini lebih besar dari tahun
sebelumnya di mana pada tahun 2015 sebesar 20.766 triliun dan 2016 sebesar
46.982 Triliun. Adanya kenaikan dana desa ini sekaligus menjawab kesungguhan
pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan.
Mencermati
kebijaksanaan pemerintah tersebut tentu kita berharap ada perubahan yang
terjadi dengan kehidupan sosial di akar rumput terutama mengenai kemiskinan
yang dari rezim ke rezim selalu menjadi persoalan yang tak kunjung selesai.
Sebagai rakyat tentu kita berharap besar kepada pemerintah untuk mampu
menyelesaikan persoalan mendasar rakyat. Karena dengan tercukupinya kehidupan
sandang, dan pangan masyarakat persoalan sosial lainnya seperti pendidikan dan
kesehatan akan lebih mudah diselesaikan. Namun demikian untuk mewujudkan itu semua
kita butuh waktu dan kekonsistenan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan
tersebut.
Tepat pada bulan
desember ini kita telah memasuki tahun ke tiga kepemimpinan Presiden Joko
widodo, yang artinya dengan segala kebijaksanaan pemerintah lewat program kerjanya
yang telah di laksanakan kini saatnya kita melihat realisasi atau pencapain
dari kebjaksanaan-kebijaksanaan yang telah di buat. Khususnya pencapaian dalam
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Dari data yang
bersumber dari BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia sampai Maret 2017 mencapai
27.77 juta jiwa atau dalam presentasi sebesar 10.64 . angka tingkat kemiskinan
ini di sumbangkan oleh desa sebesar 17.10 atau dalam presentasinya 13.93
dan kota sendiri menyumbang sebesar 10.67 juta jiwa. Dengan presentasi
7.72. untuk pendapatan perkapita, setiap bulan penduduk miskin yang hidup
di kota memperoleh pendapatan perkapitanya sebesar Rp 385 621. Sedangkan
penduduk miskin desa memperoleh pendapatan perkapitanya adalah Rp 361 496. Dari
data Tingkat kemiskinan penduduk tahun 2017 periode maret, bisa di bilang
jumlah penduduk miskin di indonesia mengalami penurunan dan diikuti dengan
naiknya pendapatan perkapita penduduk miskin dari tahun sebelumnya yaitu tahun
2015 dan 2016.
Angka tingkat
kemiskinan tersebut bila dicermati masih tinggi jumlah penduduk miskin di
Indonesia. Meskipun masih tergolong tinggi jumlah penduduk miskin,
penanggulangan kemiskinan di rezim kepemimpinan Joko widodo bisa di anggap
konsisten dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Gagasan
Ada beberapa program yang perlu dilakukan agar
kemiskinan di Indonesia bisa dikurangi.
·
meningkatkan pendidikan rakyat. Sebisa
mungkin pendidikan harus terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya
sekolah yang rusak menunjukkan kurangnya pendidikan di Indonesia. Tentu bukan
hanya fisik, bisa jadi gurunya pun kekurangan gaji dan tidak mengajar lagi.
·
pembagian tanah/lahan pertanian untuk
petani. Paling tidak separuh rakyat (sekitar 100 juta penduduk) Indonesia masih
hidup di bidang pertanian. Menurut Bank Dunia, mayoritas petani Indonesia
memiliki lahan kurang dari 0,4 hektar. Bahkan ada yang tidak punya tanah dan
sekedar jadi buruh tani. Kadang terjadi tawuran antar desa hingga jatuh korban
jiwa hanya karena memperebutkan lahan beberapa hektar!
·
tutup bisnis pangan kebutuhan utama
rakyat dari para pengusaha besar. Para petani/pekebun kecil sulit untuk
mengekspor produk mereka. Sebaliknya para pengusaha besar dengan mudah
mengekspor produk mereka (para pengusaha bisa menekan/melobi pemerintah)
sehingga rakyat justru bisa kekurangan makanan atau harus membayar tinggi sama
dengan harga Internasional. Ini sudah terbukti dengan melonjaknya harga minyak
kelapa hingga 2 kali lipat lebih dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan akibat
kenaikan harga Internasional. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa.
·
lakukan efisiensi di bidang pertanian.
Perlu dikaji apakah pertanian kita efisien atau tidak. Jika pestisida kimia
mahal dan berbahaya bagi kesehatan, pertimbangkan predator alami seperti burung
hantu untuk memakan tikus, dsb. Begitu pula jika pupuk kimia mahal dan
berbahaya, coba pupuk organik seperti pupuk hijau/kompos. Semakin murah biaya
pestisida dan pupuk, para petani akan semakin terbantu karena ongkos tani
semakin rendah.
·
data produk-produk yang masih kita
impor. Kemudian teliti produk mana yang bisa dikembangkan di dalam negeri
sehingga kita tidak tergantung dengan impor sekaligus membuka lapangan kerja.
Sebagai contoh jika mobil bisa kita produksi sendiri, maka itu akan sangat
menghemat devisa dan membuka lapangan kerja. Ada 1 juta mobil dan 6,2 juta
sepeda motor terjual di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp 200 trilyun/tahun.
Jika pemerintah menyisihkan 1% saja dari APBN yang Rp 1.000 trilyun/tahun untuk
membuat/mendukung BUMN yang menciptakan kendaraan nasional, maka akan terbuka
lapangan kerja dan penghematan devisa milyaran dollar setiap tahunnya.
·
stop eksploitasi atau pengurasan
kekayaan alam oleh perusahaan asing. Kelola sendiri. Banyak kekayaan alam kita
yang dikelola oleh asing dengan alasan kita tidak mampu dan sedang transfer teknologi.
Kenyataannya dari tahun 1900 hingga saat ini ketika minyak hampir habis kita
masih ”transfer teknologi”.
Sekian
sedikit pembahasan mengenai kemiskinan terima kasih.
Referensi
:
